Jabar Batalkan Rencana Pinjaman, Pembangunan 2026 Tetap Jalan dengan Risiko Tunda Bayar

NARATIVE.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan rencana pengajuan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan memilih mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan program pembangunan 2026.

Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan fiskal yang diakui Pemprov Jabar masih terjadi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan tetap akan dijalankan berdasarkan skala prioritas, meski sebagian pembayaran kegiatan berpotensi bergeser ke tahun anggaran 2027.

“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” kata Dedi dalam keterangan resmi Pemprov Jabar.

Menurut Dedi, pemerintah provinsi akan memilih optimalisasi anggaran dibanding menambah kewajiban melalui pinjaman.

Ia mengakui kondisi fiskal Jawa Barat masih menghadapi kekurangan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah skema tunda bayar terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada 2026.

“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027,” ujarnya.

Tekanan Fiskal Jabar

Data yang dipublikasikan Pemprov Jabar menunjukkan proyeksi pendapatan daerah hingga Desember 2026 berada di kisaran Rp3,7 triliun.

Pada saat yang sama, pemerintah masih menghadapi kewajiban pembayaran proyek yang sudah dikontrakkan sekitar Rp2,1 triliun serta belanja wajib dan mengikat di luar kontrak sekitar Rp2,084 triliun.

Belanja wajib tersebut antara lain mencakup gaji dan tunjangan ASN sekitar Rp880 miliar serta pembayaran bagi pegawai non-ASN atau PPPK sekitar Rp185 miliar.

Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal Jawa Barat menjelang akhir tahun relatif ketat, sehingga pengaturan prioritas belanja dan jadwal pembayaran menjadi bagian penting dalam menjaga kelanjutan program pembangunan.

Pembangunan Jalan Tetap Dikebut

Dedi mengatakan percepatan pembangunan masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk pekerjaan jalan berupa pengaspalan maupun betonisasi.

Ia bahkan meminta masyarakat dan wisatawan memaklumi kemacetan yang mungkin terjadi akibat proyek tersebut.

Pemprov Jabar juga menyebut dukungan DPRD Jawa Barat, arahan Kementerian Dalam Negeri, serta penerimaan pajak daerah sebagai bagian penting dalam menjaga kapasitas pembiayaan pembangunan.

“Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya,” kata Dedi.

Dengan batalnya rencana pinjaman kepada PT SMI, tantangan Pemprov Jabar berikutnya adalah menjaga agar pelaksanaan pembangunan di berbagai kabupaten/kota tetap berjalan tanpa memperbesar tekanan terhadap APBD tahun berikutnya.